cover
Contact Name
Kholil Syu'aib
Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id
Phone
+628127682779
Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Core Subject : Economy, Social,
Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 18 No 2 (2018): December 2018" : 6 Documents clear
Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh Munawar Rizki Jailani; Mohammad Taqiuddin Bin Mohamad
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (690.472 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.68

Abstract

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) merupakan wadah pemersatu ulama-ulama Aceh yang bersifat independen dan berkedudukan sebagai partner Pemerintah Aceh serta dapat menetapkan fatwa yang menjadi bahan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian ini memfokuskan pada peran yang diberikan oleh MPU dalam pengembangan dan sosialisasi perbankan syariah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil metode interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU mempunyai peran yang luar biasa dalam mengembangkan perbankan syariah di Aceh, mulai dari pembuatan undang-undang, penyebaran anggota MPU Aceh untuk menjadi anggota DPS, mendorong pemerintah Aceh mendirikan bank syariah, mensosialisasi perbankan syariah kepada masyarkat sampai merespon fatwa-fatwa MUI berkaitan dengan perbankan syariah.
Anak dan Terorisme: Sanksi dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia Iqbal Kamalludin; Hirda Rahmah
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.52 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.143

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan sanksi pidana terkait aksi Terorisme dan upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana Terorisme dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tulisan ini menyimpulkan, keterlibatan anak-anak dalam aksi Terorisme merupakan korban dari rangkaian proses Terorisme. Sebagai upaya perlindungan, dalam Pasal 16 A menyebutkan bahwa bagi pelaku yang membuat anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana Terorisme,ancaman pidananya ditambah sepertiga dari hukuman yang dijatuhkan. Terdapat sanksi pidana seumur hidup dan pidana mati bagi pelaku Terorisme yang hanya bias dijatuhkan bagi anak pelaku tindak pidana Terorisme (yang dalam jangka umur 12 – 18 tahun) adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.
Obligatory Wills for Adopted Children, Children of Unmarried Couples, and Children of Different Religions Mohammad Muhibbin
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.647 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.151

Abstract

In the perspective of Islamic law, the realization of obligatory wills is along with Islamic insight as a religion which focuses on realizing such realization from the principal of justice and a form of love among human being. This passion which has been created in one family can be realized by the giving of some part of the inheritance through obligatory wills to obstructed people being (heirs), both obstructed as adopted, born outside of legal marriage or children of different religions. All of those are meant for kindness, harmony and to avoid conflicts in the world which give big impact for creating harmony and peaceful family. This research was analysis the application of obligatory testaments to adopted children, legitimate children that born outside of marriage and children of different religions. Analysis has been reviewed according to fiqh’s view, Compilation of Islamic Law (KHI) and practice in the Religious Courts.
The Wisdom of Syarî‘ah Al-Ahwal Al-Sakhsiyyah According To Ali Ahmad Al-Jurjawi Nur Hadi; Al-Muzakir Al-Muzakir
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (809.586 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.157

Abstract

Ali Ahmad al-Jurjawi, a prominent scholar of wisdom and philosophy, looks at his fundamental and phenomenal work called Hikmat al-Tasyrî‘ wa Falsafatuhu. The study aims to determine the wisdom of family law sharia according to Ali Ahmad al-Jurjawi. This research is library research, where the primary data is the Hikmat al-Tasyrî‘ wa Falsafatuhu, the secondary source of the books relating to the discussion of Islâmic wisdom (maqâṣid) and the philosophy of Islamic law. The data is analyzed by the ushuliyyah method with the measuring instrument maqâṣid al-syarî’ah. The results of his research on the wisdom of sharia in family law (ahwal al-sakhssiyah) is to uphold the goodness and benefit of the servant in making it hard to strengthen the ukhuwah Islâmiyah framed moral values ​​in the household for the sake of the sakinah, mawaddah, and rahmah in the world and the hereafter, always holding fast to the nature of the goal of sharia in reciting the servant, which is to pair with one another and to complement each other so that the peace of life in the household and family can be realized, both husband and wife and children and the extended family among them.
Tindakan Hukum Administratif Terhadap Penghunian Rumah Negara Golongan II Setelah Pegawai Negeri Pensiun Hetriza Masfita
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (885.504 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.176

Abstract

Rumah Negara Golongan II merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pegawai negeri sipil selama masih menjabat sebagai abdi negara. Setelah pensiun, rumah tersebut harus dikembalikan kepada negara. Tulisan ini bertujuan untuk memapar dan menganalisis dua hal: (i) Pranata hukum Penghunian rumah negara golongan II, dan (ii) Tindakan hukum administrasi terhadap penghunian rumah negara golongan II setelah pegawai negeri sipil pensiun. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, tulisan ini menyimpulkan bahwa penghunian rumah negara golongan II adalah sah secara hukum apabila memenuhi persyaratan dan peraturan rumah Negara. Namun, jika rumah tersebut tetap dihuni setelah pensiun, hal ini termasuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum administrasi berupa penerapan sanksi administrasi demi menghindari penyalahgunaan rumah tersebut di luar fungsinya.
Distorsi Terhadap Maqasid Al-Syari‘ah Al-Syatibi di Indonesia Edi Kurniawan
Al-Risalah Vol 18 No 2 (2018): December 2018
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1287.186 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v18i2.301

Abstract

Distorsi artinya pemutarbalikan suatu fakta, aturan serta penyimpangan. Dihubungkan dengan maqāṣid al-syarīʿah al-Syāṭibī, maksudnya pemutarbalikan dan penyimpangan dalam mentafsir, mengguna dan menerapkan maqāṣid tersebut untuk tujuan tertentu. Tulisan ini mendiskusikan distorsi terhadap maqāṣid al-syarīʿah al-Syāṭibī di Indonesia. Sampelnya adalah Siti Musdah Mulia, Budhy Munawar Rachman dan Nasaruddin Umar. Untuk menguji distorsi tersebut, tulisan ini menggunakan analisis perbandingan. Tulisan ini menunjukkan bahwa distorsi terhadap maqāṣid al-syarīʿah al-Syāṭibī diakibatkan oleh sikap tidak amanah dalam menggunakan data, pandangan dunia (worldview) dan kerangka epistemologi (epestemic framework) yang bermasalah, dimana maqāṣid al-syarīʿah al-Syāṭibī dijadikan sebagai alat untuk membela lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT), atau untuk mempertahankan pandangan tentang pluralisme agama serta untuk meliberalkan kaidah al-ʿibrah bi maqāṣid al-syarīʿah lā bi ʿumūm al-naṣṣ aw bi khuṣūṣ al-sabab.

Page 1 of 1 | Total Record : 6